Senin, 15 April 2019 - 18:23:17 WIB
Pesimis Pemprovsu Siap Terapkan OSS, Syamsul Qodri Ingatkan Gubsu Iklim Kondusif Investasi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik - Dibaca: 518871 kali

Kendati hingga kini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) belum menerapkan PP 24/2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS), toh anggota F-PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) H Syamsul Qodri Marpaung, Lc, MA, tetap saja pesimis Pemprovsu siap mewujudkan dalam waktu dekat. Bukan apa-apa, selain sosialisasi OSS tidak berjalan masif, kinerja instansi Dinas Pelayanan Perizinan Satu Pintu juga dianggap tidak efektif sampai sekarang akibat mental pejabat dan ASN/PNS masih rentan minta suap/gratifikasi. Akibatnya, Syamsul Qodri mengingatkan Gubsu Edy Rahmayadi agar ssrius menjaga iklim investasi kondusif di Sumut.

Berbicara kepada www.MartabeSumut.com melalui saluran telepon dari Bekasi, Sabtu siang (13/4/2019), Syamsul Qodri menjelaskan, OSS adalah mekanisme perizinan yang minim diketahui publik Sumut termasuk pejabat, aparat dan birokrat pemerintahan (ASN/PNS). "Wajar, regulasi ini kan baru keluar tahun 2018. Kalau pemerintah tak tahu, bagaimana pula dengan warga bahkan investor ? Sosialisasi yang tak masif bisa membuat bingung kalangan usaha. Saya pesimis Pemprovsu siap menerapkan OSS. Dilain pihak OSS harus pula direalisasikan. Nah, ketika Sumut menerapkan, bukan mustahil timbul kesulitan baru di kab/kota bahkan kelembagaan kementerian," duganya. Wakil Ketua Komisi E DPRDSU bidang Kesra itu beralasan, kerumitan utama yang bakal terjadi menyangkut mental pemangku kepentingan pengeluar izin. Sebab umumnya masih akrab dengan pola-pola lama semisal suap, grativikasi dan korupsi. Selama ini, sindir Syamsul Qodri, oknum aparat/pejabat ASN/PNS kerap ingin jumpa orang-orang yang memerlukan izin. Makanya reformasi di tubuh Dinas Pelayanan Perizinan Satu Pintu tak kunjung beres sampai sekarang.

Izin Satu Pintu Kacau Balau

Wakil rakyat asal Dapil Sumut V Kab Asahan, Kota Tanjungbalai dan Kab Batubara tersebut mencontohkan, izin satu pintu di Kota Medan, Kab Deli Serdang dan beberapa daerah lain di Sumut banyak kacau balau akibat komitmen daerah tak kunjung konsisten. Tatkala OSS tak bisa berjalan lancar nantinya, Syamsul Qodri meyakini akan muncul keluhan publik di lapangan. Pasalnya, institusi pemberi izin cenderung main langsung-langsung dan tetap memakai pola lama bertatap muka. "Mohon maaf ya, saya agak pesimis dengan OSS di Sumut. Tapi kita jangan berhenti. Alam pasti punya solusi. Intinya cuma nawaitu, political will atau kejujuran mental aparat, ASN/PNS, pejabat, birokrat, gubernur, bupati, walikota dan pimpinan lembaga pemerintahan daerah," ingatnya. Bagi bakal calon (Balon) Bupati Asahan periode 2021-2026 ini, Gubsu Edy Rahmayadi harus serius mewujudkan janji kampanye "Sumut Bermartabat". Jika aparat/pejabat masih saja memakai konsep "mempersulit yang mudah dan semua urusan mesti uang tunai", niscaya kepastian perizinan melalui OSS hanya sebatas kenangan. Artinya, dengan penerapan OSS diharapkan dana haram tak terduga dan pungutan liar bisa dipupus habis. "Apa Pemprovsu siap mengurus izin tanpa bertemu orang lagi ? Ini soal integritas seseorang, loh. Walau pesimis, saya dan DPRDSU mendesak Gubsu menerapkan OSS di Sumut secara murni dan konsekuen. Sehingga Sumut bermartabat dan iklim kondusif investasi bisa terwujud," cetusnya. Syamsul Qodri menilai, OSS berkorelasi erat terhadap pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja. "Jangankan orang luar berinvestasi, kita sesama kita saja saling curiga. Kan kurang elok," tutup Syamsul Qodri diplomatis.

Pemprovsu Belum Terapkan OSS

Sebelumnya, informasi diterima www.MartabeSumut.com, menjelaskan, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Dr Iskandar Simorangkir, SE, MA, telah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah berhasil membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat. Sayangnya, Pemprovsu justru belum mengimbangi dengan menerapkan OSS. Hal itu disampaikan Iskandar pada acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk "Hilirisasi Produk Daerah dan Perdagangan Antar-daerah di Sumatera Utara", Rabu (20/3/2019) di Ruang Aula Raja Inal Siregar Lantai 2 kantor Gubsu. Pertumbuhan tersebut dinilai Iskandar digaungkan saat sejumlah elemen dunia seperti IMF dan World Bank memprediksi bakal terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. "Itu menunjukkan pengelolaan keuangan negara tepat. Pembangunan infrastruktur nyata mendorong laju ekspor-impor," ungkapnya. Pembangunan infrastruktur juga menghasilkan konektivitas mobile (bergerak) pada banyak sektor. Dampaknya membuat cost lebih murah. Pada sisi lain, pembangunan Trans Sumatera pun memunculkan pusat-pusat ekonomi baru. Apalagi salah satu produk unggulan Sumut adalah Crude Palm Oil (CPO) yang tersebar luas. CPO sendiri dapat diolah/dimanfaatkan menjadi sumber energi terbarukan yang akan mengurangi ketergantungan dengan Eropa. Hanya saja, heran Iskandar lagi, hingga saat ini Pemprovsu belum menerapkan OSS. "OSS merupakan upaya pemerintah menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah, serta memberi kepastian,” yakin Iskandar. Dia percaya, perizinan cepat dan memberi kepastian dapat menjadi salah satu poin yang diperhatian para investor untuk berinvestasi. Karena itu, Pemprovsu dimintanya mereformasi perizinan dengan mengurangi pertemuan-pertemuan yang memberi peluang terjadinya korupsi. Sekdaprovsu DR Sabrina sendiri membenarkan fakta Pemprovsu belum menerapkan OSS. Namun pihaknya berjanji mendampingi para investor untuk mengurus perizinan hingga ke tingkat pusat.

Musrenbang RKPD Sumut tahun 2020

Pada pertemuan lain, Sekdaprov Sumut DR Sabrina mengatakan, sasaran makro pembangunan harus difokuskan pada pencapaian target pertumbungan ekonomi sebesar 5,4%. Penurunan angka pengangguran terbuka harus 5,4%, penurunan angka kemiskinan menjadi 8,43 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat 71,67. “Sasaran utama Pembangunan tahun 2020 merupakan bagian dari serangkaian program unggulan yang memiliki daya ungkit dalam mendorong terjadinya lompatan pembangunan Provinsi Sumut 5 tahun ke depan,” sebut Sabrina, saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut tahun 2020 di Hotel Santika Premiere Dyandra Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Kamis (11/4/2019). Untuk mewujudkan sasaran utama pembangunan tersebut, Sabrina menyatakan urgensi dukungan dan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, semua pemangku kepentingan, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, swasta dan masyarakat Sumut. Sesuai tema yang diusung "Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Pembangunan Sumatera Utara yang Bermartabat", Sabrina menekankan Musrenbang RKPD Provinsi Sumut tahun 2020 dapat menghadirkan dialog konstruktif demi mengatasi berbagai permasalahan. Sehingga Sumut yang maju, aman, sejahtera dan bermartabat benar-benar terwujud. "Melalui pelaksanaan Musrenbang, kita harus bisa membangun dialog konstruktif dalam mengatasi berbagai permasalahan daerah," simpulnya. Musrenbang itu menghadirkan narasumber seperti: Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit, Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Edy Juharsyah, Kepala Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK Arie Wibowo Kurniawan, Kepala Pusat  Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Ismail Pakaya serta Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementrian Pemberdayaan Perempuan/Perlindungan Anak Leny Nurhayati Rosalia. Tampak hadir anggota DPD RI Parlindungan Purba, Forkopimda Sumut, perwakilan BUMN/BUMD, Asisten Adaminstrasi Umum/Aset Zonny Waldi, Kepala Dinas Perkebunan Herawaty, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nurlela, Kepala Bappeda Irman dan Kepala OPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumut. Musrenbang RKPD Provinsi Sumut 2020 digelar sejak 9-12 April 2019. (MS/BUD)




8952 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Pencarian Berita