Rabu, 10 April 2019 - 15:09:22 WIB
Anggaran Guru Honor Tidak Bertambah, DPRD Sumut : Ada Mafia Anggaran
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik - Dibaca: 248341 kali

KBRN, Medan: Komisi E DPRD Sumut kecewa dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sumut, karena penambahan anggaran untuk guru honor SMA/SMK sederajat di Sumut sebesar Rp129 miliar yang sudah disepakati oleh TAPD Pemprov Sumut bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut tidak tertampung dalam APBD 2019.

Anggota Komisi E DPRD Sumut, Zulfikar mengatakan, anggaran untuk guru honor pada 2019 tetap Rp89 miliar lebih. Artinya tidak ada penambahan gaji guru honor dari yang diusulkan sebesar Rp65 ribu/jam pelajaran pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp 40 ribu/jam.

Dikatakan Zulfikar, pengalihan anggaran yang sudah disepakati TAPD Pemprov Sumut dengan DPRD Sumut itu seperti sudah menjadi tradisi oleh Pemprov Sumut. 

"Anggaran itu disepakati bersama, tapi jika dianulir DPRD tidak dilibatkan. Kalau seperti itu tidak perlu ada DPR, kalau kondisinya seperti ini," kata Zulfikar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi E DPRD Sumut dengan Dinas Pendidikan serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Selasa (12/2/2019).

Anggota Komisi E lainnya, Reki Nelson menyebutkan, penganuliran alokasi anggaran yang sudah disepakati tanpa persetujuan DPRD sama saja dengan melecehkan lembaga legislatif. 

"Kami akan dicap pembohong oleh konstituen, karena kami sudah sampaikan bahwa ada kenaikan gaji untuk guru honor dari Rp40 ribu menjadi Rp65 ribu, tapi ternyata tidak ada," ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut, Syamsul Qodri Marpaung menyebut ada mafia anggaran yang mengutak-atik mata anggaran di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut. 

"Kita tidak bahas anggaran lagi di sini, tapi mau mencari kepastian, dan mau cari siapa mafia anggaran yang membatalkan penambahan itu. TAPD dan Banggar menyepakati ada penambahan alokasi anggaran, tidak pernah ada lagi penganuliran, tapi kenapa tidak masuk dalam dokumen APBD? Ini berarti TAPD yang bermain," tegas Syamsul Qodri.

Dalam rapat tersebut, perwakilan dari BPKAD dan Dinas Pendidikan Sumut hanya diwakili kepala bidang dan kepala seksi sehingga tidak mengetahui siapa yang mengalihkan anggaran yang sudah disepakati tersebut. Komisi E DPRD Sumut kemudian menskors rapat dan akan megundang kembali Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut.

Anggota DPRD Sumut Zulfikar menyebutkan, jam belajar guru honor tersebut maksimal hanya 24 jam, sehingga yang diperoleh guru honor perbulan sekitar Rp900 ribu. Namun, jika penambahan Rp65 ribu tersebut ditampung dalam APBD, maka gaji guru honor menjadi Rp1,5 juta.




    6419 Komentar :


    Isi Komentar :
    Nama :
    Website :
    Komentar
     
     (Masukkan 6 kode diatas)

     

    Pencarian Berita